SITUBONDO, SIBERNEWS.CO.ID- Ratusan pengimbal BBM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengimbal (AMAR PB) menggeruduk gedung wakil rakyat, mereka meminta kebijakan dan solusi kepada wakil rakyat hanya untuk menyambung hidup bagi keluarganya dan memenuhi masyarakat pelosok, Senin (16/11/2026).
Mereka membawa satu harapan yakni, meminta solusi jika pengimbal dimatikan, siapa yang akan mengantar BBM ke pelosok-pelosok gunung.
Salah satu pengimbal BBM Asis warga Kecamatan Mangaran mengatakan, mereka paham aturan. Pendistribusian BBM memang harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tapi ada tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya.
“Anggota dewan yang terhormat, coba sekali-sekali bapak-bapak naik ke pegunungan. Lihat disana kalau kami tidak ada, roda ekonomi desa mati total, mereka yang mau berangkat sekolah dan kerja jika kehabisan bensin dipelosok tidak mungkin harus mendorong sampai SPBU,” ujarnya dihadapan Komisi II DPRD Situbondo.
Bagi AMAR PB, profesi pengimbal bukanlah mafia migas. Mereka adalah ojek BBMnya bagi masyarakat pelosok. Di kabupaten yang lapangan pekerjaannya terbatas, menjadi pengimbal adalah pekerjaan terakhir sebelum menganggur.
“Masyarakat kecil menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Kami bukan penimbun skala besar. Kami hanya membeli sedikit, kami antar ke desa agar petani bisa ke sawah, agar anak sekolah bisa berangkat. Kalau kami dimatikan, masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian dan warga gunung kehilangan akses BBM, banyak dari kami hanya untuk membayar hutang dan menabung sedikit demi sedikit,” ujar perwakilan pengimbal lainnya Ahmad Suhadi.
Mereka mendesak DPRD untuk berani membuat solusi kebijakan kemanusiaan.
“Secara aturan kami memang salah, buatkan kami solusi agar ekonomi desa tetap berjalan dan masyarakat kecil tetap bisa memperoleh BBM dengan mudah,” pungkasnya.
Kini bola panas ada di tangan APH dan DPRD, hal ini apakah akan memilih pendekatan represif dengan penertiban total, atau duduk bersama mencari skema legalisasi terbatas yang berkeadilan bagi warga pelosok gunung.
Audiensi ini menjadi tamparan keras bagi DPRD Situbondo. Di satu sisi negara menuntut distribusi BBM yang tertib, di sisi lain negara belum mampu menghadirkan SPBU hingga ke pelosok gunung Situbondo. Selama kekosongan itu ada, pengimbal akan tetap menjadi pahlawan bagi warga gunung dan pelosok desa, meski dicap pelanggar oleh aturan yang ada.
Penanggung jawab aksi, Muhammad Sadik mengatakan, kebijakan dan solusi terkait pendistribusian BBM harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun di Kabupaten Situbondo perlu melihat kondisi geografis seperti masyarakat yang berdomisili di wilayah pegunungan dan pedesaan, semoga aspirasi masyarakat ini bisa menjadi bahan pertimbangan anggota DPRD menghasilkan keputusan yang adil bagi rakyat yang diwakilinya.
Selanjutnya, anggota Komisi II DPRD Situbondo Zulfikar Purnama Rahman, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menemui aliansi pengimbal BBM menjelaskan, aspirasi yang disampaikan ini ditampung dan segera dibahas bersama OPD yang berwenang.
“Dari sudut pandang pengimbal mereka meminta kebijakan untuk bisa meneruskan mata pencaharian memenuhi kebutuhan keluarganya, namun sudut pandang dari atas memang hal ini tidak dibenarkan, jadi kami akan bahas bersama dan memberikan kebijakan-kebijakan yang netral dan tidak menabrak aturan yang ada,” tutur Anggota Komisi II, Zulfikar Purnama Rahman Fraksi Partai PKB.
(Uday)








