SITUBONDO, SIBERNEWS.CO.ID- Di tengah apresiasi atas bakti sosial mahasiswa di Situbondo, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., menyoroti isu yang jauh lebih pelik, maraknya perundungan atau bullying, Sabtu (14/11/2026).
Isu ini mencuat setelah Polres Situbondo belum lama ini mengamankan tiga terduga pelaku perundungan terhadap bocah 10 tahun di Desa Sumberkolak.
Menurut Irjen Pol. Dekananto, kasus bullying menjadi atensi langsung Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., pasalnya, angka bullying di Jawa Timur tergolong tinggi dan memprihatinkan.
“Data angka bullying di Jatim cukup tinggi sehingga Polda Jatim membuat program polisi jogo sekolah dan polisi jogo pondok pesantren,” kata Irjen Dekananto.
Jenderal bintang dua itu menegaskan, bullying tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di pondok pesantren. Ada yang melakukannya secara sengaja, ada pula yang tidak menyadari bahwa candaan yang kelewatan itu adalah bullying.
Untuk itu, kehadiran polisi di sekolah dan ponpes diharapkan memberi rasa tenang bagi orang tua yang menitipkan anaknya.
Polda Jatim kini berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KPAI, dan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Jatim. Tujuannya satu, menekan angka bullying.
Namun, yang paling menjadi sorotan adalah akar persoalan bullying itu sendiri.
“Dari kasus bullying, kebanyakan terjadi pada keluarga broken home, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mengakibatkan dia lebih agresif,” ungkap sang Jenderal bintang dua.
Selanjutnya, Irjen Dekananto menuturkan, penanganannya tidak bisa diserahkan kepada polisi semata. Butuh sinergi orang tua, kepala sekolah, pengasuh ponpes, bupati, Dandim, hingga mahasiswa. Korban pun berisiko mengalami trauma mendalam.
Dekananto bahkan memerintahkan pendekatan yang tidak biasa. Polisi yang masuk ke sekolah dilarang menggunakan seragam.
“Pendekatan sendiri kita tidak boleh menggunakan seragam. Kami khawatir. Ketika ada kasus perundungan, kita tugaskan Polwan untuk melihat kenapa bisa terjadi,” ujar Polisi Bintang dua kelahiran Bojonegoro Jatim.
Ia menegaskan, penegakan hukum pidana adalah jalan terakhir alias ultimum remidium. Banyak kasus berawal dari bercanda, namun orang tua korban tidak terima dan melapor.
“Kami tidak langsung memproses secara pidana tapi melakukan pendekatan restorative justice dengan mengedepankan aspek psikologis anak,” pungkasnya.
Dekananto berharap, Forkopimda Situbondo bisa melakukan survei, untuk menentukan treatment yang tepat, guna menekan angka perundungan di Kabupaten Santri.
Data UPTD PPA Kabupaten Situbondo hhingga 3 November 2026. Berdasarkan laporan resmi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo, tercatat total 99 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana 30 kasus di antaranya menimpa korban anak laki-laki sementara sisanya merupakan korban anak perempuan dan perempuan dewasa.
(Uday)
