SITUBONDO, SIBERNEWS.CO.ID- Kasus dugaan pesta narkotika yang menyeret nama anggota DPRD Situbondo memantik polemik. Di tengah desakan publik agar yang bersangkutan segera dicopot, faktanya ia masih berstatus aktif dan tetap menerima hak keuangan dari negara, Sabtu (14/11/2026).
Anggota yang dimaksud adalah ARR dari partai Gerindra. Namanya mencuat setelah terseret kasus dugaan pesta narkotika. Partai politiknya disebut telah menjatuhkan sanksi pemberhentian. Namun, di gedung dewan, proses itu belum bergerak.
Pimpinan DPRD Situbondo Mahbub Junaidi menuturkan, lembaganya terikat mekanisme formal. Ia merujuk pada Tata Tertib DPRD.
“Secara mekanisme di tata tertib DPRD bahwa anggota DPRD itu berhenti karena tiga hal yakni, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan,” kata Mahbub.
Pemberhentian oleh partai, menurut Mahbub, harus dibuktikan secara administratif.
“Sekalipun memang ada pernyataan dari partai bahwa telah menjatuhkan sanksi pemberhentian, kami DPRD masih harus menunggu usulan dari partai politik tersebut untuk bukti bahwa secara administrasi betul-betul yang bersangkutan diberhentikan,” ujarnya.
Mahbub menegaskan, jika surat resmi dari pimpinan partai – baik di tingkat DPP, DPD, maupun DPC – masuk ke DPRD, pihaknya wajib memproses dalam waktu terbatas.
“Kami pimpinan DPRD dibatasi waktu oleh tata tertib untuk memproses hal tersebut, hanya dalam jangka waktu 7 hari sejak surat itu diterima. Dan proses penyampaiannya kepada Gubernur tapi melalui Bupati,” kata Mahbub kepada awak media setelah menemui massa aksi demonstrasi dari aliansi Bem se-Situbondo, pada Kamis (12/11).
Celah Aturan dan Gaji yang Tetap Mengalir
Ketika ditanya awak media apakah ARR masih menerima gaji dan tunjangan, sebagai anggota dewan di tengah kasus yang membelitnya, Mahbub membenarkan.
“Masih tetap sebagai anggota karena tidak ada keputusan pemberhentian. Keputusan pemberhentian yang menetapkan adalah Gubernur berdasarkan usulan dari DPRD yang disampaikan melalui Bupati,” ucap Mahbub.
Pernyataan itu sekaligus mengkonfirmasi selama SK pemberhentian dari Gubernur belum terbit, uang negara tetap mengalir ke rekening anggota dewan yang tengah terseret kasus narkotika tersebut.
Mahbub beralasan, proses pergantian antar waktu (PAW) tidak sesederhana itu. Ada rangkaian administrasi yang harus dipenuhi, termasuk menetapkan siapa peraih suara terbanyak di bawahnya yang harus dilegalisir oleh KPU.
“Kami tentunya harus bersurat juga ke KPU dan persyaratan lainnya. Ini menurut Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tatib di Pasal 157 ayat 1, 2, 3 itu berkesinambungan sampai ayat 8, termasuk juga di PP 12 Tahun 2018,” kata Mahbub.
Korlap aksi demonstrasi Bem se-Situbondo dalam orasinya mendesak, pimpinan DPRD Situbondo dan badan kehormatan (BK) agar yang bersangkutan di copot, diboikot karena, menciderai amanah rakyat.
“Harusnya memberikan contoh yang baik sebagai wakil rakyat, bukan malah mencotohkan pengaruh negatif,” tandasnya.
Hingga kini, surat resmi pemberhentian yang ditunggu-tunggu itu belum juga tiba di meja pimpinan DPRD. Di satu sisi aturan administratif berjalan lambat, di sisi lain publik menunggu hasil final untuk mengembalikan rasa kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat yang diberikan amanah dipundaknya.
(Uday)
