Bondowoso, SIBERNEWS.CO.ID– Seorang kontraktor asal Bondowoso inisial AJ, buka suara terkait sejumlah proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bondowoso diduga dikendalikan oleh anggota DPRD setempat.
Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur diduga sepenuhnya dikendalikan oleh usulan atau yang populer disebut Pokok Pikiran (Pokir) dari para anggota Dewan. Angkanya pun disebut hampir mencapai 95 persen.
AJ mengaku bingung dan kecewa dengan pola koordinasi yang terjadi belakangan ini. Setiap kali ia berhubungan dengan Kepala OPD, jawabannya selalu sama dan mengejutkan.
“Saya heran setiap kali melakukan koordinasi dengan para Kepala OPD, jawabannya selalu ‘di sini hampir 100 persen adalah pokir. Jadi, Bapak harus berkoordinasi dulu dengan anggota DPRD yang punya pokir tersebut’,” ungkap AJ meniru pernyataan kepala OPD, pada Selasa (2/6/2026).
Pernyataan itu semakin mempertegas dugaan bahwa kendali penuh atas proyek pembangunan bukan lagi berada di tangan teknisi pemerintah daerah, melainkan mutlak bergantung pada kehendak anggota dewan.
AJ pun melontarkan pertanyaan keras, dia mengugkapkan, untuk apa proses panjang Musrenbang yang berjalan bertingkat, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten, provinsi, dan pusat? Apakah seluruh diskusi dan usulan masyarakat itu hanya formalitas belaka?
“Apakah aspirasi yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat itu hanya sekadar pelengkap berkas biar terlihat rapi di atas kertas? Padahal di lapangan, yang berjalan hampir semuanya adalah usulan anggota dewan,” tegasnya.
Lebih jauh, AJ mempertanyakan peran sejati Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ia menilai, jika fenomena ini benar terjadi, maka posisi eksekutif mulai Bupati hingga kepala dinas terdegradasi menjadi sekadar “juru catat” yang patuh melaksanakan keinginan legislatif.
“Saya bertanya-tanya, apakah pihak eksekutif kini hanya berposisi sebagai juru catat dan pelaksana murni keinginan legislatif? Di mana visi misi pembangunan yang telah dijanjikan untuk masyarakat Bondowoso?” sesal AJ.
Menanggapi isu yang mengemuka tersebut, Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, memberikan tanggapan tegas dan membantah keras tuduhan bahwa hampir seluruh proyek adalah milik anggota dewan.
“Pernyataan yang menyebutkan hampir seluruhnya adalah pokir anggota dewan itu tidak benar. Besaran pokir dari anggota DPRD itu hanya sebagian persen saja, tidak mendominasi seperti tuduhan tersebut,” bantah Sinung.
Ia menyarankan agar bisa meminta penjelasan lebih rinci langsung kepada Ketua DPRD Bondowoso untuk mendapatkan gambaran data yang sebenarnya mengenai porsi anggaran pembangunan di daerah ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui pesan WhatsAppnya, belum memberikan tanggapan sampai berita ini ditayangkan.
Pewarta:Phong
