SITUBONDO, SIBERNEWS.CO.ID- Puluhan massa dari LSM yang tergabung dalam Barisan Serikat Kerakyatan dan Persatuan atau Ber-SKP Situbondo mendatangi dan menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Situbondo, Rabu 8 Juli 2026.
Aksi tersebut merupakan buntut dari pernyataan Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicaranya, Ningsih, dalam Rapat Paripurna DPRD 2 Juli 2026 lalu.
Dalam paripurna itu Ningsih menyebut masih ada warga miskin di Situbondo yang terpaksa menjual sapi, kambing, hingga berutang kepada rentenir demi memperoleh layanan kesehatan. Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu polemik.
“Penyebarnya itu akun resmi PDI-P” tandasnya.
Kedatangan massa aksi diterima langsung di ruang rapat oleh Pimpinan Rapat Abdurahman, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Situbondo Rudiyanto, serta dua anggota Fraksi PDIP termasuk Ningsih.
Ketua Satgas Anti Premanisme Saiful dalam orasinya mendesak Fraksi PDIP memberikan jawaban pasti dan data konkret atas unggahan yang dinilai berasumsi dan menggiring opini publik.
“Kami datang sebagai rakyat menuntut klarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan mencoreng nama baik Kabupaten Situbondo,” ujar Kasatgas Saiful.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Situbondo Rudiyanto akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan “warga jual sapi atau kambing demi berobat” yang disampaikan fraksinya itu hanyalah bahasa kerakyatan.
“Itu hanya narasi kerakyatan untuk menggambarkan betapa beratnya beban ekonomi warga saat sakit. Bukan berarti semua warga Situbondo melakukan itu,” ungkap Rudiyanto di hadapan massa LSM dan awak media.
Rudiyanto juga menambahkan, Fraksi PDIP tidak bermaksud menyerang pemerintah daerah. Pernyataan tersebut murni untuk mendorong agar penyusunan APBD ke depan lebih pro terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor kesehatan.
Sementara itu, Ningsih selaku juru bicara yang pertama kali menyampaikan pernyataan di paripurna juga hadir dan ikut mendengar langsung tuntutan dari LSM Ber-SKP.
Hingga aksi selesai, belum ada keputusan dan jawaban pasti dari partai PDI-P Situbondo terkait tindak lanjut tuntutan LSM.
Aksi LSM Ber-SKP ini sekaligus menambah panas polemik di DPRD Situbondo. Sebelumnya Fraksi PDIP juga sempat berseteru data terkait dugaan defisit miliaran rupiah di 3 RSUD milik Pemkab Situbondo.
Selanjutnya, Ketua Satgas anti premanisme langsung mendatangi Polres Situbondo untuk memberikan nyawa agar Polres Situbondo bisa memediasi Anggota DPRD Situbondo Fraksi PDI-P untuk terbuka ke publik.
“Kami datang ke Polres Situbondo diterima langsung oleh Kasatreskrim dan gelar perkara kecil-kecilan serta unsur Hoax sudah masuk menurut Polres tinggal tunggu langkah panggilan Polres Situbondo apakah mau terbuka atau tidak, jika tidak ada akan ada aksi selanjutnya,” pungkasnya.
(Uday)
