Himpunan Mahasiswa Islam Tulungagung Gelar Unjuk Rasa Bersama Ketua DPRD Tulungagung.
Tulungagung, SIBERNEWS.CO.ID – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Tulungagung (DPRD) telah didatangi oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dengan menggelar orasi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang dianggap kurang berkenan dan relevan. Selasa, 25/06/2024
Aksi unjuk rasa HMI tersebut langsung ditanggapi oleh ketua DPRD Marsono dan wakil Ketua DPRD Ahmad Baharudin yang sempat duduk bersama dengan para pengunjuk rasa dengan suasana yang Damai.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk responasi pelayanan dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Tulungagung yang selama ini diamanahkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (DPRD)
Dalam aksinya Mahasiswa menuntut beberapa hal diantaranya membebaskan aktivis dari jeruji besi.
Ketua DPRD Tulungagung usai duduk bersama dengan mahasiswa mengatakan curhatan dan semua keluhan mahasiswa untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan.
Menurut Marsono di antara setuju dan tidak setuju terhadap sebuah program dalam rangka untuk mencitakan sebuah regulasi yang endingnya adalah mensejahterakan rakyat.
Namun didalam perjalanan dan teknis itu pasti ada kelemahan atau plus minus nya. Semua ini butuh evaluasi investigasi konsolidasi,dan kordinasi menyamakan persepsi dan persamaan.
Terkait dengan pembatalan TAPERA Marsono mengungkapkan bahwa HMI menolak dan meminta pembatalan Tapera itu bagian dari demokrasi.
Di DPRD sendiri ketika dikomunikasikan untuk pemufakatan tidak bisa, maka harus di lakukan voting.voting itu merupakan akhir sebuah komunikasi.
“Dari hasil voting itu kita harus berserah pada komunikasi itu sendiri,karena demokrasi harus kita patuhi,” unkapnya
Terkait aksi damai yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menuntut dan menolak berbagai kegiatan yang selama ini dianggap tidak berjalan maksimal. Pihaknya menerangkan, curhatan dan aspirasi dari mahasiswa sebagai bentuk mengemban amanah undang -undang.
Selanjutnya, apa yang mereka curhatkan, misal tentang komersialisasi pendidikan ,menggundang OPD terkait.apakah benar terjadi seperti itu kemudian maLL pelayanan publik. Sejauh mana maLL tersebut didirikan maupun dibentuk dalam rangka memberikan layanan terbaik secara cepat dan bersahabat kepada masyarakat.
“Adapun nantinya bila ada kekurangan dan perlu dievaluasi yang merupakan bagian dari evaluasi kita yang tentunya DPRD mempunyai tupoksi kontrol,” terang Marsono
“Aspirasi Himpunan mahasiswa Islam atau HMI mewakili mahasiswa juga masyarakat. “Pemerintah pusat mempunyai pemilkiran yang bijak, yang lebih persuasif lebih harmonis bagaimana menerima adanya curhatan dan ungkapan serta jeritan itu sendiri,” tandas nya **/ bbg
