SITUBONDO, SIBERNEWS.CO.ID- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo dengan agenda Pembicaraan Tingkat II resmi digelar di aula lantai dua Gedung DPRD Situbondo, Selasa, 21 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Djunaidi, dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Forkopimda, Kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembahasan Raperda LPJ APBD 2025 telah melalui tahapan yang panjang.
Ketua DPRD Situbondo Mahbub menuturkan, seluruh pandangan akhir (PA) fraksi sudah tertuang dalam surat tertulis dan catatan-catatan termasuk peningkatan PAD dan temuan-temuan BPK RI juga menjadi fokus utama dalam rapat paripurna kali ini.
“Setelah melalui pembahasan dan pencermatan, seluruh fraksi di DPRD menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.
Meski menyetujui, DPRD juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah. Catatan itu terkait efektivitas program, penyerapan anggaran, serta belanja modal agar lebih optimal di tahun anggaran berikutnya, termasuk aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah.
Bupati Situbondo mengapresiasi persetujuan DPRD tersebut. Menurutnya, penetapan LPJ APBD merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan rakyat.
“Dengan disetujuinya Raperda ini menjadi Perda, kami memiliki kepastian hukum atas pelaksanaan APBD 2025. Seluruh catatan dan rekomendasi dari DPRD akan kami tindaklanjuti sebagai bahan perbaikan untuk pengelolaan keuangan daerah ke depan,” tegas Bupati.
Selanjutnya, Mahbub menambahkan, usai disetujui DPRD, Raperda LPJ APBD 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
(Uday/Adv)








