Banyuwangi, SIBERNEWS.CO.ID – Ipuk Fiestiandani melantik 52 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di area Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Senin (18/5/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting penyegaran birokrasi di tubuh Pemkab Banyuwangi. Rotasi dilakukan sebagai langkah memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pemerintahan agar lebih cepat, responsif, dan tepat sasaran.
Sejumlah pejabat strategis mendapat amanah baru. Alfian resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan. Dwi Handayani yang sebelumnya memimpin Dinas Lingkungan Hidup kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara Nanin Oktaviantie yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kini dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD).
Rotasi juga dilakukan di tingkat kecamatan. Abdur Rachman dilantik sebagai Camat Giri, Ahmad Subhan sebagai Camat Srono, Satrio sebagai Camat Songgon, Bambang Suryono sebagai Camat Gambiran, Sudharto Setyo sebagai Camat Purwoharjo, dan Khoirul Hidayat sebagai Camat Genteng.
Dalam sambutannya, Ipuk menegaskan bahwa pejabat pemerintah saat ini dituntut meninggalkan pola kerja birokrasi lama yang lamban dan hanya terpaku pada administrasi kantor. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja dan mampu memberikan solusi nyata.
“Saya tidak ingin pejabat hanya duduk di balik meja, sibuk dengan laporan dan administrasi, tetapi tidak tahu kondisi masyarakat di lapangan. Pejabat harus hadir, melihat langsung persoalan rakyat, mendengar keluhan warga, dan bergerak cepat memberikan solusi,” tegas Ipuk.
Ia menilai jabatan bukan simbol kekuasaan maupun fasilitas, melainkan tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui kerja nyata dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Jabatan itu amanah. Jangan hanya mengejar posisi, tetapi tunjukkan kinerja. Ukuran keberhasilan pejabat bukan banyaknya kegiatan seremonial, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ipuk juga mengingatkan agar seluruh ASN di Banyuwangi mampu membangun budaya kerja disiplin, cepat, inovatif, dan tidak anti kritik. Menurutnya, birokrasi yang lamban hanya akan menghambat pembangunan daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Saya ingin birokrasi Banyuwangi menjadi birokrasi yang responsif. Kalau ada persoalan masyarakat jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Pemerintah harus hadir lebih dulu sebelum masyarakat berteriak,” tandasnya.
Khusus kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang baru, Ipuk meminta agar lebih serius membuka ruang kreativitas bagi generasi muda Banyuwangi. Ia berharap pemuda tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan inovasi daerah.
“Anak-anak muda Banyuwangi harus diberi ruang berkembang. Pemerintah wajib hadir memfasilitasi kreativitas, olahraga, hingga pengembangan bakat agar lahir generasi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” katanya.
Sementara kepada para camat yang baru dilantik, Ipuk memberi penekanan keras agar kecamatan menjadi pusat pelayanan tercepat bagi masyarakat.
“Camat jangan hanya jadi administrator. Camat harus peka terhadap kondisi wilayahnya, aktif turun ke desa-desa, cepat menyelesaikan persoalan, dan menjadi orang pertama yang hadir ketika masyarakat membutuhkan pemerintah,” pungkasnya.(Herman)
