Bondowoso, SIBERNEWS.CO.ID _ Kasdim 0822 bersama Forkopimda Bondowoso menghadiri kegiatan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda perubahan APBD tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Graha Paripurna DPRD Bondowoso Jl. KHR. As’ad Syamsul Arifin No 100 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bondowoso, H. Irwan Bachtiar Rahmat, SE, M.Si., Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir, S.AP, Kasdim 0822/Bondowoso Mayor Inf Tanuri, Kabagrem Polres Bondowoso Kompol Lukman Hadi, SH, Wakil Ketua DPRD Sinung Sudrajad S.Sos, Wakil Ketua DPRD Drs. Buchori Mun’im, Asisten 1 Pemkab. Bondowoso Haeriyah Yuliati S.Sos M.M., Asisten 2 Pemkab Bondowoso Drs. Abdurahman, MM., Kasat Pol PP Bondowoso Slamet Yantoko, Sos.MM., serta Jajaran OPD, Camat Pemkab. Bondowoso.
Hasil pembahasan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda perubahan APBD tahun 2023 antara lain:
Berdasarkan hasil akhir pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Raperda Perubahan APBD TA 2023 semula berjumlah Rp 2.053.335.101.258 bertambah sejumlah Rp. 178.032.240.230 sehingga perubahan menjadi Rp 2.231.367.341.488.
Belum optimalnya perolehan PBB yang saat ini masih berkisar 70%, maka perlu adanya Updating data di beberapa kecamatan Sebagai upaya untuk memperoleh sumber potensi wajib pajak baru pada cluster perumahan yang selama ini diarea perumahan masih mempunyai 1 wajib pajak
Perlu langka inovatif dalam upaya untuk mencari sumber-sumber dana untuk membesarkan ruang fiskal dan PAD dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Perlu adanya upaya percepatan dalam penyelesaian Raperda RTRW sebagai fondasi dalam upaya peningkatan PAD.
Setelah diterima status Ijen Geopark dari Unesco, akan pengaruh dan dampak kedatangan wisatawan yang akan berkunjung ke Bondowoso, maka perlu upaya serius untuk menarik minat wisatawan salah satunya dengan dengan menonjolkan karektristik ke khas yang dimiliki seperti kopi dan megatilikum.
Perlu adanya klasifikasi dan pendampingan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam upaya mempertahankan eksistensinya ditengah serbuan perjualan dan pembelian secara elektronik (E-Commerce).
Teridentifikasinya sebanyak 150 dusun se-Kabupaten Bondowoso dalam kondisi rawan pangan, maka Perlu intensifikasi pada sektor pertanian dan ketahanan pangan dengan peningkatan anggaran yang lebih rasional.
Untuk membekukan PT. Bondowoso Gemilang (Bogem) selanjutnya dilakukan evaluasi dan audit keuangan.
Terhadap beberapa catatan Badan Anggaran terdapat beberapa perubahan atau pergeseran program kegiatan sebagaimana saran Badan Anggaran, diharapkan untuk diakomodir dan disesuaikan dalam struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan mengacu sesuai ketentuan Perundang-undangan.
Bahwa mengingat pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui forum rapat paripurna ini, terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.
Writer : Haryadi/July
Editor : Rudi
