Bondowoso, SIBERNEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menggelar Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2026, Rabu (22/4/2026). Rapat yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Ahmad Dhafir, ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kritis terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru Bicara yang juga Ketua Komisi II, Tohari, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban masih banyak yang sekadar memaparkan program dan penyerapan anggaran, namun belum menunjukkan hasil yang nyata dan terukur bagi masyarakat.
“Kegiatan setiap tahun terkesan copy-paste. Kami minta OPD berinovasi dan benar-benar merealisasikan visi misi kepala daerah,” tegas Tohari saat membacakan rekomendasi.
Selain soal pelaporan, DPRD juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal dan kurang tertib. Tidak hanya urusan administrasi, kondisi ekonomi rakyat juga menjadi perhatian serius. Nasib pedagang kecil dinilai semakin terhimpit dan sulit bersaing dengan pasar online serta toko modern.
“Kami minta pemerintah cari solusi bijak, jangan sampai pedagang kecil gulung tikar,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD juga menekankan pentingnya perbaikan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Anggota dewan menyarankan agar setiap OPD menyusun laporan dengan data yang valid dan disertai bukti fisik capaian kinerja, sehingga tidak hanya terlihat bagus di atas kertas namun juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyambut baik seluruh masukan dari legislatif. Ia memastikan saran tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dan acuan penyusunan anggaran mendatang.
“Segala masukan akan kami jadikan rujukan. Kami berkomitmen menyempurnakan tata kelola pemerintahan agar lebih baik dan berkelanjutan,” pungkas Bupati.(Pong)
