BANYUWANGI, SIBERNEWS.CO.ID- Potensi lonjakan kendaraan menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, yang menjadi pintu utama penyeberangan Jawa-Bali, dipersiapkan menghadapi peningkatan arus kendaraan, khususnya angkutan barang.
Untuk mengantisipasi antrean panjang hingga melumpuhkan jalur menuju pelabuhan, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, S.I.K., M.H., menyiapkan pola pengendalian kendaraan secara berlapis. Tidak hanya mengatur lalu lintas di sekitar Ketapang, pengawasan direncanakan dimulai sejak kendaraan masih berada di wilayah hulu.
Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan ASDP Ketapang, Sabtu (21/11/2026).
Strategi ini menjadi penting mengingat kepadatan di kawasan pelabuhan tidak selalu disebabkan oleh kendaraan yang berada di sekitar dermaga. Arus kendaraan dari luar daerah yang datang secara bersamaan juga berpotensi memicu antrean panjang apabila tidak dikendalikan sejak awal.
Kapolresta Banyuwangi menegaskan, diperlukan koordinasi lintas wilayah agar kendaraan yang bergerak menuju Ketapang dapat disesuaikan dengan kapasitas penyeberangan.
“Pengendalian kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang tidak bisa hanya dilakukan ketika antrean sudah terjadi. Kami menyiapkan rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan besar, serta koordinasi dengan wilayah penyangga agar arus menuju pelabuhan dapat diatur sejak awal. Prinsipnya, kendaraan yang masuk harus menyesuaikan kapasitas pelayanan penyeberangan sehingga tidak terjadi penumpukan di jalan raya,” ujarnya.
Salah satu poin penting dalam skema pengendalian tersebut adalah penyaringan kendaraan dari jalur kedatangan.
PT ASDP Indonesia Ferry mengusulkan sejumlah titik pemeriksaan di wilayah hulu, di antaranya Rest Area KM 819A serta kawasan Probolinggo dan Besuki. Di lokasi tersebut, kendaraan direncanakan menjalani pemeriksaan berdasarkan golongan kendaraan, tujuan perjalanan, kepemilikan tiket, hingga ketentuan operasional angkutan barang.
Dengan pola tersebut, kendaraan tidak serta-merta bergerak menuju Ketapang secara bersamaan. Pergerakannya akan disesuaikan dengan kondisi antrean dan kesiapan fasilitas penyeberangan.
Di wilayah Banyuwangi, Polresta juga menyiapkan penerapan delay system atau sistem penundaan perjalanan di kawasan Simpang Tiga Farly dan KP3.
Sejumlah lokasi diproyeksikan menjadi tempat penampungan sementara atau buffer zone, yakni Bulusan, Pusri, Sri Tanjung, Grand Watu Dodol, serta alternatif lahan Hermanto.
Kendaraan yang tiba nantinya dapat diarahkan ke lokasi tersebut sebelum mendapatkan giliran melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kendaraan besar, terutama truk dengan tiga sumbu.
Polresta Banyuwangi menyiapkan mekanisme pemilahan di lahan Hermanto. Kendaraan angkutan logistik, termasuk yang membawa kebutuhan pokok masyarakat, menjadi bagian dari objek pengaturan agar distribusi barang tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Setiap kendaraan dalam skema tersebut direncanakan mendapatkan stiker nomor urut. Sistem ini diharapkan memudahkan petugas mengidentifikasi kendaraan sekaligus mengendalikan urutan keberangkatan menuju pelabuhan.
Meski demikian, pengaturan tersebut tetap harus diselaraskan dengan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama Nataru. Ketentuan mengenai jenis kendaraan, waktu pembatasan, dan pengecualian masih menunggu keputusan resmi melalui SKB lintas kementerian dan lembaga.
Dalam koordinasi tersebut, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum., memberikan penekanan bahwa keberadaan buffer zone tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan kemacetan.
Menurut arahan yang disampaikan, pengendalian harus dilakukan sejak pola kedatangan kendaraan di wilayah sebelumnya. Kawasan penyangga berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, sedangkan pergerakan menuju dermaga harus mengikuti kapasitas pelayanan penyeberangan.
Pola pengelolaan kendaraan di Pelabuhan Merak turut menjadi referensi dalam menyusun sistem pengendalian arus di Ketapang.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., juga menekankan pentingnya keseragaman sistem pengaturan kendaraan di setiap kawasan penyangga.
Pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar dari buffer zone harus terkoordinasi agar tidak terjadi ketidakteraturan antrean. Selain itu, direncanakan pembentukan pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terhubung dengan kawasan penyangga untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan kepada pengguna jalan.
Sementara itu, ASDP bersama KSOP Tanjung Wangi menekankan bahwa pengaturan kendaraan di darat harus berjalan seiring dengan kesiapan kapal dan dermaga. Pemanggilan kendaraan dari kawasan penyangga perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan ketersediaan slot penyeberangan.
ASDP sendiri memproyeksikan mobilitas masyarakat selama periode Nataru meningkat sekitar tiga persen.Berbagai skema tersebut menunjukkan bahwa penanganan kepadatan di Pelabuhan Ketapang membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan pengaturan lalu lintas di sekitar pintu masuk pelabuhan.
Pengendalian dari wilayah hulu, penyaringan kendaraan, pemanfaatan kantong parkir, hingga sistem pemanggilan truk secara bertahap menjadi rangkaian strategi yang sedang dipersiapkan.
Namun, efektivitas rencana tersebut nantinya sangat bergantung pada kesiapan seluruh instansi dalam menjalankan pembagian tugas, memastikan fasilitas penyangga berfungsi, serta menjaga komunikasi antara petugas kepolisian, ASDP, KSOP, dan pemerintah daerah.
Polresta Banyuwangi menyiapkan langkah antisipatif agar peningkatan mobilitas akhir tahun tidak berubah menjadi persoalan kemacetan berkepanjangan di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang.
Tantangannya bukan sekadar mengurai antrean ketika sudah terjadi, melainkan memastikan kendaraan datang, menunggu, dan menyeberang sesuai kapasitas layanan yang tersedia.
(Herman)








