banner 728x250

Wakil Ketua II DPRD Magetan Warning Keras: Jangan Jadikan Pokir dan Program Aspirasi Ajang Bancakan Anggaran

MAGETAN, SIBERNEWS.CO.ID — Sorotan terhadap tata kelola program aspirasi dan penggunaan anggaran daerah di Kabupaten Magetan kembali memanas. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan praktik transaksional dalam pelaksanaan program pembangunan, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Magetan, H. Puthut Pujiono, melontarkan peringatan keras agar seluruh proses penganggaran dan realisasi proyek daerah tidak dijadikan ruang kompromi kepentingan maupun permainan fee.

Puthut menegaskan, program hasil reses maupun pokok pikiran (pokir) anggota dewan sejatinya merupakan instrumen perjuangan aspirasi rakyat, bukan celah untuk titipan proyek ataupun praktik “main mata” antara oknum tertentu dengan pelaksana kegiatan.
“Kalau program itu tidak masuk dalam dokumen resmi dan tidak melalui mekanisme pembahasan yang sah, jangan dipaksakan. Jangan ada program siluman yang tiba-tiba muncul tanpa proses yang jelas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah yang selama ini dinilai rawan disusupi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menurutnya, seluruh usulan pembangunan wajib melalui tahapan formal mulai dari hasil reses, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pengesahan dalam dokumen perencanaan dan APBD. Ia menilai, ketika mekanisme itu dilanggar, maka potensi penyimpangan akan semakin terbuka.

“Reses itu menyerap kebutuhan rakyat, bukan ruang bebas menitipkan proyek. Semua harus tercatat, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi,” ujarnya.

Puthut juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal di lingkungan DPRD agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antaranggota dewan dalam memasukkan program aspirasi. Ia meminta seluruh usulan dilakukan melalui sistem administrasi resmi di Sekretariat DPRD agar proses verifikasi dan pengawasannya berjalan transparan.

Lebih jauh, ia secara terbuka mengkritik budaya birokrasi yang masih menyisakan ruang negosiasi dan kompromi di balik pelaksanaan proyek pemerintah. Menurutnya, praktik pemotongan anggaran, permintaan fee, hingga pengondisian proyek harus dihentikan karena hanya merugikan masyarakat kecil.

“Program pemerintah itu hak rakyat. Jangan dipotong-potong untuk kepentingan tertentu. Kalau ada pungutan atau fee yang tidak sesuai aturan, masyarakat harus berani menolak,” katanya dengan nada tegas.

Ia bahkan mengingatkan bahwa aparat penegak hukum saat ini semakin ketat mengawasi penggunaan anggaran daerah. Karena itu, seluruh pihak diminta berhenti bermain dalam area abu-abu yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Jangan merasa aman kalau bermain di belakang layar. Aparat penegak hukum pasti bisa membaca pola permainan anggaran,” tandasnya.

Di sisi lain, Puthut mengakui saat ini muncul kekhawatiran di kalangan pejabat eksekutif dalam menjalankan program pembangunan akibat maraknya kasus hukum terkait pengelolaan anggaran daerah. Namun ia meminta ketakutan itu tidak dijadikan alasan untuk memperlambat realisasi pembangunan.

“Kalau bekerja sesuai aturan, tidak perlu takut. Yang rugi kalau pembangunan ditunda terus itu masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi benteng paling penting untuk memastikan anggaran APBD benar-benar sampai kepada masyarakat tanpa kebocoran di tengah jalan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat ikut mengawal setiap program pemerintah agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi terselubung.

Puthut menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen nyata membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum, terutama di tengah tuntutan masyarakat agar APBD tidak lagi dijadikan alat transaksi politik maupun kepentingan pribadi elite tertentu.(Rif)

error: Content is protected !!