Situbondo,Sibernews.co.id _ Acara Reses terkait Sosialisasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3T-GAI) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan di Ruang Aula Singomulyo Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur, Senin (27/12/2021)
Acara tersebut di hadiri Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi
Partai Gerindra, 106 Kepala Desa Se Kabupaten Situbondo, serta Staf Kerja Teknis Kementrian PUPR Balai Besar.
Dalam sambutannya H.Sumail Abdullah mengatakan, bahwa bantuan stimulan ini diarahkan kepada yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang ada di pedesaan maupun di perkotaan, yang masih kategorinya tidak layak huni. dan besar bantuannya sebesar Rp.20,000,000 Juta yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yang mana jumlah rinciannya sebagai berikut: Rp.2,500,000 Juta untuk tukang dan Rp 17,500,000 tapi faktanya tidak seperti itu, akan tetapi faktanya dilapangan itu tidak mencukupi, mangkanya diadakan stimulan.
“Stimulan ini adalah untuk merangsanglah, agar ada partisipasi atlet, baik sebagai penerima atau masyarakat sekitarnya, agar tercipta kegotong royongan yang ada,” tutur Politisi Partai Gerindra ini.
Untuk program pembangunan perumahan sendiri rencananya ada sekitar 1500 unit perumahan yang akan di masukkan ke Kabupaten Situbondo, jadi merupakan angka yang sangat cukup besar nilainya, sekitar Rp.30 Miliar Rupiah.
“Dan sebernarnya, masih ada banyak Program-Program yang tahun ini, yakni anggaran tahun 2021-2022, kisarannya sekitar Rp.250 Miliaran lah, jadi cukup membantu proses pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo, karena saya sendiri berasal dari Situbondo,” kata Politisi asal Desa Parante Situbondo ini.
Selanjutnya Sumail Abdullah berharap kepada rekan-rekan wartawan, untuk memberikan informasi yang bijak, karena terkadang kan baru membangun sudah di beritakan terbengkalai jadi ini kan tidak baik.
“Jadi saya meminta kepada para wartawan untuk melakukan pengawasan bersama-sama, demi suksesnya program ini, karena sangat susah untuk mendapatkan anggaran dari pusat, karena di pusat sendiri di tarik ke masing-masing Provensi, begitu di Provensi rebutan di Kabupaten, begitu pula di Kabupaten, begitu pula di Kabupaten kita perlu di diskusikan kepada Kepala Desa yang punya semangat yang tinggi untuk membangun. karena di tengah Perpres 104 yang mana menurut hemat saya adalah mengkebiri kewenangan dan otoritas Kepala Desa, sehingga Kepala Desa Praktis tidak memiliki kewenangan apa-apa, sebagaimana disuarakan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2016,” ungkapnya
Maka dengan hadirnya program dari kami, insyallah dapat membantu merealisasikan janji-janji politik yang pernah di tinggalkan.
“Tujuannya adalah untuk memberikan hunian yang layak lah kepada masyarkat, sehinga mereka merasa nyaman, kemudian merasa aman, dan ditempati dengan enak,kan masyarakat juga menggunakan rumah untuk tempat beribadah, meskipun Sebenarnya dasarnya itu,bantuan rumah tersebut hanya berukuran 6×6, yang tidak ada kamarnya tidak ada apa-apanya,” kata Sumail.
Sementara itu Kepala Desa Kedungdowo, Hafit SM mengucapkan banyak terima atas kehadiran DPR RI Sumail Abdullah, Staf Kerja Teknis Kementrian PUPR Balai Besar sarta semua Kepala desa yang hadir.
“Saya ucapkan terima kasih, karena bapak Sumail Abdullah berkenan datang ke Desa kami, dan kami beserta staf Pemerintah Desa Kedungdowo meminta maaf kalau sekiranya pelayanan kami kurang memuaskan,” tutup Hafit kepada awak media sibernews.(Ben)
