Bondowoso,SIBERNEWS.CO.ID _ Aksi dari aliansi mahasiswa Bondowoso yang tergabung antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta aliansi BEM Bondowoso mendatangi gedung DPRD Bondowoso, Minggu 31 Agustus 2025.
Tampak di lokasi dari pantauan, ratusan massa tiba di depan gedung DPRD Bondowoso sekitar pukul 14.40 WIB dan sempat memblokade jalan penghubung antara kabupaten Bondowoso menuju Situbondo sebelum akhirnya masuk halaman.
Sempat terjadi saling dorong sebelum massa memasuki halaman gedung DPRD Bondowoso, karena gerbang utama tampak masih tertutup dan diblokade oleh petugas keamanan dari Polres Bondowoso.
Deky Syaputra korlap aksi memaparkan, pihaknya bersama seluruh mahasiswa mendesak banyak hal kepada DPRD Bondowoso terlebih yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.
Pihaknya mendesak DPRD Bondowoso transparan terkait anggaran yang dikelola oleh DPRD Bondowoso karena dirasa tidak adanya transparansi kepada masyarakat oleh legislatif.
” Kami melihat ya media sosial mereka tidak ada transparansi anggaran yang diterangkan,” ujarnya.
Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menghapus alokasi anggaran yang tidak perlu seperti tunjangan bagi pejabat negara yang menyebabkan pemborosan anggaran tersebut.
” Saya liat DPRD Bondowoso rapat di Jakarta itu bukan efisiensi anggaran, maka kami menuntut agar DPRD Bondowoso mengawal hal tersebut.
Ditambahkan, massa menuntut agar DPRD Bondowoso mendukung RUU perampasan aset bagi koruptor agar hal tersebut sampai kepada pemerintah pusat.
Lalu mereka juga menuntut DPRD Bondowoso menindaklanjuti PAD yang didapatkan oleh PDAM Bondowoso, karena perusahaan tersebut salah satu yang diharapkan bisa mendapatkan pendapatan bagi daerah.
” Ini isu lokal yang turut kami sampaikan kepada para anggota DPRD Bondowoso,” tandasnya.
Tampak ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menyetujui seluruh dan sepakat dengan tuntutan dari para demonstran.
Dirinya berjanji akan menindaklanjuti semua yang disampaikan, termasuk mengawal hingga pemerintah pusat karena beberapa tuntutan merupakan kebijakan pemerintah pusat.(Red)
