Banyuwangi, SIBERNEWS.CO.ID – Pelaksanaan pekerjaan proyek plensengan drainase atau irigasi di Dusun Sepanjang wetan (Magelenan), Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi mendapat sorotan dari warga penerima manfaat setempat dan aktivis senior Banyuwangi, Halili Abdul Gani.
Pasalnya, proyek yang tidak di ketahui dari mana asal muasalnya tersebut cenderung di laksanakan secara asal-asalan, dari kwalitas material pasir, batu nya pun di duga sangat tidak memenuhi standart yang di harapkan.
Dari keterangan warga yang enggan di sebutkan jati dirinya secara jelas mengaku heran dengan pola kerja yang di lakukan oleh para pekerja, apalagi di tambah dengan material pasir yang jelas jelas nyata bercampur dengan tanah atau lumpur sawah (Celot).Minggu (29/05/2022).
“Saya heran mas, kenapa material pasirnya seperti itu tetap saja di pergunakan, dugaan yang ada saat ini pasir tersebut banyak campuran tanah atau celot,” ujar warga tersebut.
Lebih lanjut warga tetsebut menambahkan,“selain pasir yang sangat tidak baik kwalitasnya, batu yang terpasang pun bukan batu pecah tetapi batu masih bulat-bulat layaknya batu sungai, saat ini kami masih bingung harus komplin kepada siapa, sementara di lokasi proyek tidak ada papan nama proyeknya, apakah proyek ini dari pemerintah atau justru dari Orang dermawan yang ingin ikut serta membagun dusun magelenan, padahal kalau sumber anggarannya dari pemerintah biasa nya ada papan informasi dari mana sumber dan seberapa besar anggarannya,”terang warga.
Terpantau ketika awak media tinjau lokasi proyek tersebut, guna melakukan konfirmasi, para pekerja tidak ada di tempat alias libur, namun tumpukan pasir yang di duga lebih dominan campuran tanah dan Padas masih ada, dan kondisi bangunan berupa plengsengan drainase atau irigasi sendiri kira kira telah berjalan 50 persenan.
Saat sidak di lokasi proyek, Halili aktivis senior Banyuwangi yang juga ketua lembaga Banyuwangi Corrupsion Watch Transparansi (BCWT), menilai pelaksanaan dan juga material proyek tersebut tidak memenuhi spesifikasi proyek terlebih tidak adanya papa nama informasi seperti halnya yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah.
” Fungsi dari warga sebagai pihak penerima manfaat sudah barang tentu perlu mendapat perhatian, ini menyangkut mutu dan kwalitas yang tidak ingin asal asalan, asal jadi asal selesai,” paparnya ketika di konfimasi awak media saat sidak di lokasi proyek tersebut.
Tidak hanya itu saja Halili juga berharap ada pihak yang bertanggung jawab, mana kala proyek tersebut bersumber dari pajak rakyat sehingga nilai sebuah tanggung jawab pengawasan akan maksimal dan tepat sasaran bahkan Halili geram dengan adanya proyek yang sangat tidak jelas serta asal-asalan dalam pengerjaannya.
“Dengan adanya keluhan dari warga tersebut, maka pihak pemerintah melalui dinas terkait jangan seolah-olah tutup mata dan hanya menerima laporan sepihak ketika proyek itu selesai di kerjakan oleh pihak yang di duga kontraktor, bukan jamannya lagi pekerjaan proyek di tutup tutupi, semua harus terbuka kepada masyarakatnya.” Pungkas Halili.
Ditempat terpisah di kantornya Kades Sepanjang, Rojikin mengatakan” Bahwa memang benar ada proyek tersebut yang diduga tidak sesuai spek,saya tahunya ada warga yang melapor ke kantor desa,terkait proyek tersebut saya atau Pemdes tidak tahu menahu sebab memang tidak ada pemberitahuan atau informasi terkait proyek tersebut”,Tegas Rojikin. (HR)
