BONDOWOSO, SIBERNEWS.CO.ID – Belum terealisasinya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, sejak Januari hingga November 2026, berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyaluran sejumlah program untuk masyarakat.
Tertundanya anggaran tersebut membuat berbagai kegiatan yang bersumber dari ADD dan DD belum dapat berjalan optimal.
Mulai dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), operasional Posyandu, pencegahan stunting, hingga insentif kader kesehatan dan RT/RW.
Kondisi ini turut dirasakan masyarakat, khususnya warga yang selama ini menerima BLT DD untuk penunjang kebutuhan hidup.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku berharap bantuan tersebut segera dicairkan karena sudah hampir setahun tidak menerimanya.
“Harapannya BLT DD bisa segera cair. Sudah hampir setahun ini kami tidak menerima bantuan tersebut. Padahal, bantuan itu cukup berarti untuk membantu kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Menurut warga tersebut, kepastian pencairan BLT DD sangat dinantikan, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap proses penyelesaian administrasi di tingkat pemerintahan desa maupun instansi terkait dapat segera dituntaskan agar bantuan tidak semakin lama tertunda.
Tersendatnya pencairan ADD dan DD tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi dan laporan keuangan pemerintahan desa sebelumnya yang dinilai belum tertata dengan baik. Situasi itu juga diikuti pemberhentian sementara kepala desa definitif.
Meski saat ini pemerintahan Desa Pekalangan telah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala desa, proses pencairan anggaran masih membutuhkan sejumlah tahapan penyelesaian administrasi.
Camat Tenggarang, Deni Dwi Prihandoko, mengatakan pihak kecamatan tengah mempercepat proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Langkah tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengajuan pencairan ADD dan DD dilakukan.
“Nanti juga mau di-clear-kan dengan Inspektorat. Itu sebagai syarat untuk pengajuan. Ini kita masih berupaya sesegera mungkin selesai,” kata Deni saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah kecamatan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian tahapan yang masih diperlukan. Upaya tersebut dilakukan agar anggaran yang tertunda dapat segera direalisasikan.
“Kami upayakan dana tersebut cair sebelum loncat tahun,” pungkasnya.


