banner 728x250

Polres Bondowoso Ungkap Dugaan TPPO, Korban Dijanjikan Kerja di Singapura Namun Tak Kunjung Diberangkatkan

BONDOWOSO, SIBERNEWS.CO.ID – Polres Bondowoso menangani sejumlah perkara tindak pidana sepanjang 2026. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan dan penampungan calon pekerja migran yang dijanjikan bekerja di Singapura.

Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/260/VIII/2026/SPKT/POLRESBONDOWOSO/POLDAJATIM, tanggal 13 Agustus 2026.

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan seorang perempuan berinisial M  sebagai tersangka. Berdasarkan data penyidikan, tersangka merupakan warga Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

Modus yang dilakukan tersangka yakni menampung korban atau calon pekerja migran di rumahnya. Para korban diduga dijanjikan pekerjaan di Singapura dengan gaji sebesar 670 dolar Singapura per bulan, atau sekitar Rp9,3 juta berdasarkan nilai yang tercantum dalam laporan.

Para calon pekerja migran tersebut dijanjikan akan diberangkatkan ke Singapura dalam waktu sekitar 15 hari. Namun, hingga dua bulan berada di tempat penampungan, korban disebut belum juga diberangkatkan.

Selama berada di rumah tersangka, kebutuhan hidup korban, termasuk proses pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan, disebut akan dipenuhi terlebih dahulu. Biaya tersebut kemudian direncanakan dibayarkan setelah korban bekerja dan menerima gaji dari majikan di luar negeri, dengan mekanisme pemotongan gaji selama tiga hingga lima bulan, tergantung kebutuhan yang telah dikeluarkan.

Perkara ini diduga berkaitan dengan perekrutan atau penempatan calon pekerja migran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor atas nama Anggi Sri Wardani, Ani Alipah, dan Nasipah, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara.

Tersangka dijerat Pasal 81 juncto Pasal 68 dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ancaman pidana sebagaimana ketentuan yang disangkakan dalam laporan tersebut mencapai minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Polisi masih melakukan proses penyidikan untuk mendalami rangkaian perekrutan, penampungan, serta rencana pemberangkatan calon pekerja migran tersebut. Penyidik juga perlu memastikan seluruh pihak yang terlibat dan alur proses penempatan korban di luar negeri.

Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya kepolisian mencegah praktik penempatan pekerja migran secara ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan calon pekerja migran.(Red)

error: Content is protected !!