SITUBONDO, SIBERNEWS.CO.ID-
Oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy
Warga NU, Kiai Kampung
Pada1-5 Agustus 2026, Nahdlatul Ulama akan menggelar MuktamarKe-35. Ini bukan muktamar biasa. Inilah muktamar pertama yang digelar NU pada abad keduanya; muktamar pertama setelah organisasi para kiai ini melewati usia seratus tahun.
Sebagai orang yang telah lama menekuni sejarah Islam di Nusantara, khususnya sejarahNU,sayamemandangmuktamarkaliinimembawasatupertanyaanyangjauh lebih mendasar ketimbang sekadar soal siapa memilih siapa. Pertanyaan itu ialah: sosok seperti apakah yang layak mendudukikursi Rais Aam, jabatan tertinggi dalam struktur NU?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan kalkulasi politik sesaat. Ia hanya bisa dijawab dengan menengok kembali apa sesungguhnya NU itu, dan siapa saja para ulama yang pernah dudukdi kursiitu pada generasipendiri. Sebab, padamerekalah kita menemukan patokan (benchmark) yang sesungguhnya.
Bukan Sekadar Organisasi
Kekeliruan paling umum dalam memandang NU ialah menganggapnya semata-mata sebagai organisasi kemasyarakatan, sebuah wadah administratif dengan struktur, kantor, dan stempel. Pandangan ini tidak salah, tetapi jelas tidak memadai.
NU, sejak kelahirannya, adalah jam’iyyah diniyyah: perkumpulan keagamaan yang menghimpun sebuah cara beragama yang telah hidup berabad-abad di Nusantara jauhsebelumorganisasiitusendiriberdiri.KHAchmadSiddiq,dalamrisalahnyayang klasik, Khittah Nahdliyah, menegaskan bahwa NU adalah wadah bagi paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dipahami dan diamalkan para ulama pesantren secara turun-temurun (Siddiq, 1979).
Dengankatalain,sebelumNUlahirsebagaiorganisasipada1926,”NU”sebagaicara beragama sudah lama ada. Zamakhsyari Dhofier menyebut jaringan pesantren, kiai, dansanadkeilmuanitusebagaisebuah”tradisi”yangutuh:tradisipesantren(Dhofier, 1982). Organisasi hanyalah baju; tubuhnya adalah cara beragama itu sendiri.
Konsekuensidaripemahamaniniamatlahjauh.JikaNUadalahcaraberagama,maka pemimpintertingginyabukanlahsekadarketuasebuahperkumpulan.Iaadalahimam bagi sebuah tradisi keagamaan yang dianut puluhan juta orang. Dan imam, dalam tradisi fiqh yang dipegang NU sendiri, harus memenuhi syarat-syarat yang tidak ringan.
NU didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H, bertepatan 31 Januari 1926, oleh parakiaipesantrendibawahpimpinanHadratussyekhKHM.HasyimAsy’ari.Namun, kelahiran itu bukan peristiwa mendadak. Ia adalah muara dari serangkaian ikhtiar panjang (Anam, 1985).
Jauh sebelum 1926, KH Abdul Wahab Chasbullah telah merintis kelompok diskusi Tashwirul Afkar, gerakan kebangsaan Nahdlatul Wathan, dan gerakan ekonomi Nahdlatut Tujjar. Ketiganya adalah embrio yang menyiapkan lahirnya NU (Anam, 1985; Feillard, 1999).
Pemicu langsungnya ialah situasi internasional. Kekuasaan baru di HijazdibawahIbn Saud, yang berpaham Wahabi, berencana membongkar situs-situs bersejarah, termasuk kekhawatiran akan dibongkarnya makam Nabi Muhammad SAW, serta hendak menyeragamkan praktik keagamaan di Tanah Suci. Para kiai pesantren merasa perlu bersuara agar umat Islam yang bermadzhab tetap bebas menjalankan amaliahnya di Haramain. Dari kegelisahan itulah dibentuk Komite Hijaz, yang kemudian menjadi bidan bagi kelahiran NU (Anam, 1985; van Bruinessen, 1994).
Sejarahkelahiraninipentingdiingatkarenaiamenunjukkansatuhal:NUlahirdariisu keagamaan yang digerakkan oleh otoritas keulamaan, bukan dari perebutan kekuasaan. Para pendirinya turun gelanggang karena ilmu mereka menuntut tanggung jawab, bukan karena jabatan menjanjikan kehormatan.
Beragama dengan Ber-NU
Apa sesungguhnya isi dari “cara beragama” yang diwadahi NU itu? Rumusan paling ringkas dan otoritatif dapat kita temukan pada KH Achmad Siddiq (1979) dan pada risalah Hadratussyekh Hasyim Asy’ari sendiri, Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Cara beragama itu berdiri di atas tiga pilar.
Pertama, dalam bidang fiqh, NU bermadzhab. Warga NU mengikuti salah satu dari empatmadzhab:Hanafi,Maliki,Syafi’i,danHanbali,denganmadzhabSyafi’isebagai anutanmayoritasdiNusantara.Bermadzhabbukanlahtaklidbuta,melainkandisiplin epistemologis: mengambil hukum agama melalui jalur keilmuan yang bersanad, bukan menafsirkan teks suci secara serampangan (Siddiq, 1979; Dhofier, 1982).
Kedua,dalambidangakidah,NUmengikutiteologiAsy’ariyahdanMaturidiyah:aliran kalam yang menempuh jalan tengah antara akal dan wahyu, antara rasionalisme ekstremdantekstualismekaku(Asy’ari,dalamRisalahAhlal-Sunnahwaal-Jama’ah).
Ketiga, dalam bidang tasawuf, NU berpegang pada tasawuf Imam al-Junaid al-BaghdadidanImamal-Ghazali:tasawufyangmenundukkanpengalamanruhanipada timbangan syariat, tasawuf yang sunni, yang menjaga keseimbangan antara kesalehan batin dan kepatuhan lahir (Siddiq, 1979).
Tiga pilar ini bukan sekadar rumusan doktrinal di atas kertas. Ia melahirkan watak keberagamaan yang khas: tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleran). Dari sinilah lahir wajah Islam Nusantara yang ramah, yang oleh para pengkaji asing sekalipun diakui sebagai penopang utama kerukunan di negeri ini (Barton & Fealy, 1996).
Makamenjadijelas:siapapunyangmemimpinNUpadaleveltertinggiharuslahorang yang menguasai tiga pilar itu secara mendalam. Bukan sekadar mengetahuinya, melainkan mengalaminya, mengajarkannya, dan menuliskannya.
Selain tiga pilar keagamaan, NU juga mewariskan seperangkat prinsip etik yang dirumuskan para kiaisejak 1930-an dan disempurnakan pada Musyawarah Nasional AlimUlamadiBandarLampung(1992),yangdikenalsebagaiMabadi’KhairaUmmah: prinsip-prinsip dasar menuju umat terbaik.
Lima prinsip itu ialah as-shidqu (kejujuran), al-amanah wal-wafa bil ‘ahd (dapat dipercaya dan setia pada janji), al-‘adalah (keadilan), at-ta’awun (tolong-menolong), dan al-istiqamah (keteguhan dan konsistensi).
Perhatikanlah: prinsip pertama yang diletakkan para kiai adalah kejujuran, dan yang terakhir adalah istiqamah. Dalam bahasa tata kelola modern, para kiai NU telah merumuskanstandarintegritasjauhsebelumistilahgoodgovernancemenjadijargon. Standar itu berlaku bagi seluruh warga NU; dan tentu saja, dengan kadar yang berlipat, ia berlaku bagi para pemimpinnya.
Politik ala NU dan Standar Rais Aam
Bagaimana NU memandang politik? Sejarah mencatat NU pernah menjadi partai politik (1952-1973), sebuah babak yang oleh Greg Fealy disebut sebagai era “ijtihad politik ulama” (Fealy, 2003). Namun, pengalaman berpolitik praktis itu justru mengajarkan pelajaran mahal: politik kekuasaan menggerus wibawa keulamaan.
Karena itu, pada Muktamar Ke-27 di Situbondo (1984), NU mengambil keputusan bersejarah: kembali ke Khittah 1926. NU menarik diri dari politik praktis dan menegaskan jati dirinya sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (Marijan, 1992).
Khittah bukan berarti NU anti-politik. KH Achmad Siddiq, arsitek Khittah itu, membedakan antara politik kekuasaan (politik praktis) dan politik kebangsaan. Yang pertama dijauhi oleh NU sebagai organisasi; yang kedua justru menjadi panggilan sejarahnya: menjaga keutuhan bangsa, mengawal Pancasila, dan memperjuangkan kemaslahatan umat (Marijan, 1992; Feillard, 1999).
Dalam kerangka Khittah inilah posisi Rais Aam harus dipahami. Rais Aam adalah penjagagarisbatasitu:sosokyangmemastikanNUtidakterseretmenjadikendaraan politiksiapapun,termasuktidakmenjadikendaraanpolitikdirinyasendiri.RobinBush (2009) mencatat betapa godaan kekuasaan senantiasa mengintai NU justru karena besarnyamassayangdimilikinya. Dititikinilah ketinggianmaqam seorang RaisAam diuji: ia harus lebih besar dari godaan itu.
UntukmengetahuiseberapatinggistandarkursiRaisAam,tidakadajalanlainkecuali menengok tiga ulama pendiri yang pernah mendudukinya: Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy’arisebagai Rais Akbar,KH Abdul Wahab Chasbullah sebagai RaisAam kedua, dan KH Bisri Syansuri sebagai Rais Aam ketiga.
Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar, 1926-1947). Lahir di Jombang pada 1871, Kiai Hasyim menempuh pendidikan pada para ulama besar zamannya: Syaikhona Kholil Bangkalan di Madura, kemudian Syekh Mahfudz at-Tarmasi di Makkah, ulama Nusantarayang menjadiahlihaditsdengan sanad Shahih al-Bukhari yangdiakuiduniaIslam.DarigurunyainilahKiaiHasyimmewarisiotoritasdalamilmu hadits, hingga di Tanah Jawa ia digelari Hadratussyekh dan dikenal sebagai pemegang sanad pengajaran Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (Dhofier, 1982; Anam, 1985).
Kealimannya terdokumentasi dalam karya. Ia menulis, antara lain, Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim tentang etika keilmuan, Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang menjadi dasar teologis NU, al-Tibyan fi al-Nahy ‘an Muqatha’ah al-Arham tentang laranganmemutussilaturahim,sertaQanunAsasi,anggarandasarideologisNUyang hingga kini dibacakan di forum-forum resmi organisasi.
Kiprahnya pun tidak berhenti di bilik pesantren. Pada 22 Oktober 1945, ia memfatwakanResolusiJihadyangmenggerakkansantridanrakyatmempertahankan kemerdekaan, dan menjadi salah satu sumbu peristiwa 10 November di Surabaya. TanggalfatwaitukinidiabadikannegarasebagaiHariSantri.Padadirinya,keulamaan dan kebangsaan menyatu tanpa sisa (Anam, 1985; Feillard, 1999).
KH Abdul Wahab Chasbullah (Rais Aam kedua, 1947-1971). Lahir di Tambakberas, Jombang, pada 1888, Kiai Wahab adalah lokomotif organisasi NU. Dialah pendiri Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Nahdlatut Tujjar; dialah pula penggerak utama Komite Hijaz (Anam, 1985).
MelaluiKomiteHijazitulahKiaiWahabmenorehkankiprahdiplomatikyangmendunia: mengirimkansuratdandelegasikepadaRajaIbnSauddiArabSaudi,memohonagar makam NabiMuhammadSAWdansitus-situsbersejarahtidakdibongkar,sertaagar umat Islam yang bermadzhab tetap diberi kebebasan menjalankan amaliahnya di TanahSuci.Misiitumembuahkanhasil:praktikkeagamaanbermadzhabtetapdiakui di Haramain hingga kini. Inilah barangkali diplomasi internasional pertama yang dilakukan kaum santri Nusantara, jauh sebelum republik ini berdiri (Anam, 1985; van Bruinessen, 1994).
Kiai Wahab juga seorang alim yang produktif dalam gagasan kebangsaan. Syair Ya LalWathan(SyubbanulWathan)yangdigubahnya,dengansemboyanhubbulwathan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, hingga hari ini dinyanyikan jutaan nahdliyin. Sebagai Rais Aam, ia memimpin NU melewati zaman-zaman paling sulit: revolusi fisik, demokrasi liberal, Orde Lama, hingga awal Orde Baru, dengan kelenturan strategi yang membuat NU selamat sebagai organisasi (Fealy, 2003; Feillard, 1999).
KH Bisri Syansuri (Rais Aam ketiga, 1972-1980). Lahir di Pati pada 1886, Kiai Bisri adalah faqih par excellence dalam jajaran pendiri NU. KH Abdurrahman Wahid, cucunya, melukiskannya sebagai pecinta fiqh sepanjang hayat: seorang ulama yang menimbang seluruh persoalan hidup, dari yang paling pribadi hingga yang paling politis, dengan timbangan fiqh yang ketat dan konsisten (Dhofier, 1982; van Bruinessen, 1994).
Justru karena keketatan fiqhnya itulah terobosannya menjadi luar biasa. Pada 1919, diPesantren Denanyar,Jombang, ia membuka kelas santriputri, langkah yang pada zamannyanyaristakterbayangkan,danmenjadikannyaperintispendidikanpesantren bagiperempuan.Dandalamsoalkeluargaberencana,KiaiBisritercatatsebagaisalah satu ulama fiqh paling awal, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia Islam, yang menghalalkan KB dengan kerangka yang jernih: KB dibolehkan sebagai tanzhim al-nasl(pengaturanketurunan),bukantahdidal-nasl(pembatasanketurunan).Rumusan inikelak menjadifondasipenerimaan NUterhadap program keluarga berencana dan diikuti dunia Islam secara lebih luas (Feillard, 1999).
Ia menunjukkan bahwa kedalaman ilmu tidak melahirkan kejumudan; sebaliknya, hanya orang yang benar-benar dalam ilmunya yang berani mengambil keputusan hukum yang melampaui zamannya, tanpa keluar dari disiplin madzhab.
Patokan yang Diwariskan
Dari tiga serangkai itu, kita bisa menarik patokan tentang siapa yang layak menjadi Rais Aam. Patokan ini bukan rumusan saya; ia terbaca sendiri dari sejarah.
Pertama,kedalamanilmuagamayangdiakui,dengansanadkeilmuanyangjelas:Kiai Hasyimdalamhadits,KiaiBisridalamfiqh,KiaiWahabdalamfiqhsiyasahdanushul. Otoritas mereka tidak lahir dari jabatan; jabatan justru mendatangi otoritas mereka (Dhofier, 1982).
Kedua, karya yang jelas. Kiai Hasyim meninggalkan kitab-kitab yang masih dikaji hingga kini; Kiai Wahab meninggalkan organisasi-organisasi dan gagasan kebangsaan; Kiai Bisri meninggalkan pesantren, kader, dan terobosan hukum. Seorang Rais Aam harus bisa ditunjuk karyanya: apa kitabnya, apa pesantrennya, apa fatwanya, apa kadernya.
Ketiga, kiprah yang jelas bagi umat dan bangsa: Resolusi Jihad, Komite Hijaz, pendidikanperempuan. Kiprahketiganyamelampaui kepentingandiridan kelompok.
Keempat, keteladanan. Ketiganya hidup sederhana, menjaga lisan, dan meletakkan organisasi di atas ambisi pribadi. Sejarah mencatat mereka bertiga bisa berbeda pendapat dengan keras, Kiai Wahab dan Kiai Bisri bahkan dikenal kerap berseberangan dalam ijtihad politik, namun perbedaan itu tak pernah merobek jam’iyyah, karena keduanya sama-sama tunduk pada adab (Fealy, 2003; van Bruinessen, 1994).
RaisAam,dengandemikian,ibaratimamshalat.Dalamfiqhyangdiajarkandiseluruh pesantren NU, imam dipilih dari yang paling fasih bacaannya, paling dalam ilmunya, danpalingwara’perilakunya.Makmumberhak,bahkanwajib,menimbangsiapayang pantas berdiri di depan. Jika untuk mengimami shalat lima waktu saja standarnya setinggi itu, apatah lagi untuk mengimami cara beragama puluhan juta manusia.
AHWA dan Amanah Muktamar Ke-35
KesadaranakantingginyamaqamRaisAamitulahyangmelahirkansistem ahlulhalli wal ‘aqdi (AHWA), yang pertama kali diterapkan pada Muktamar Ke-33 di Jombang (2015). Dalam sistem ini, Rais Aam tidak dipilih melalui pemungutan suara terbuka yangrawantransaksi,melainkanmelaluimusyawarahmufakatsembilanulamasepuh yang diusulkan oleh pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia.
Anggaran Dasar NU menetapkan kriteria anggota AHWA secara ketat: berakidah AhlussunnahwalJamaahan-nahdliyah,bersikapadil,alim,memilikiintegritasmoral, tawadhu, berpengaruh, memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munazhzhim (organisatoris) dan muharrik (penggerak), serta wara’ dan zuhud.
Perhatikan dua kata terakhir itu: wara’ dan zuhud. Para perumus AD/ART NU sadar betul bahwa penjaga tertinggi organisasi ini haruslah orang-orang yang telah selesai dengan dunia; yang menjaga diri dari yang syubhat, apalagi yang haram; yang tidak silau oleh harta dan kuasa. Kriteria bagi pemilih saja setinggi itu; maka yang dipilih tentu harus lebih tinggi lagi.
MuktamarKe-35padaAgustus2026nantikembaliakanmenggunakansistemAHWA untuk memilih Rais Aam. Di sinilah letak amanah para muktamirin: sembilan nama yang mereka usulkan ke dalam AHWA akan menentukan wajah keulamaan NU lima tahun ke depan, bahkan lebih jauh dari itu, menentukan apakah abad kedua NU dibuka dengan meneguhkan otoritas keulamaan atau justru mencairkannya.
Kepada para muktamirin, izinkan saya menyampaikan satu pesan sederhana dari lorong sejarah: ukurlah setiap nama dengan patokan tiga pendiri. Tanyakanlah pada setiapkandidat,denganjujurdantanpasungkan:dimanakedalamanilmunya,mana karyanya, mana kiprahnya, dan bagaimana keteladanannya. Bukan karena kita menuntut kesempurnaan, tak ada manusia yang sempurna, melainkan karena kursi itu memang didesain hanya untuk mereka yang paling mendekati patokan itu.
Sembilan Masyayikh untuk Muktamar Ke-35
MenjelangMuktamarKe-35,sebuahperkembanganpentingpatutdicatat.Pertemuan para masyayikh yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, menghasilkan kesepakatan mengenai sembilan nama ulama yang diproyeksikan sebagai anggota ahlul halli wal ‘aqdi pada Muktamar Ke-35. Penetapan resminya tentutetapmenjadiwewenangforummuktamarsesuaiAD/ART;namunkesepakatan para masyayikh ini layak dibaca sebagai isyarat: dari arah mana angin keulamaan sedang bertiup.
Jikakitacermatisatupersatu,sembilannamaitujustrumenegaskanseluruhargumen tulisan ini. Mereka adalah para kiai sepuh kharismatik yang keulamaannya tidak diragukan, yang pesantren dan kadernya bisa ditunjuk, dan yang rekam jejaknya bersambung hingga ke generasi pendiri.
KH Nurul Huda Djazuli, pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, dan Mustasyar PBNU.KiaisepuhyangdikalanganpesantrenJawaTimurdihormatisebagairujukan ruhaniinibukanwajahbarudalamAHWA; ia telah dipercaya sebagai anggota AHWA
pada Muktamar Ke-34 di Lampung (2021). Bahwa pertemuan masyayikh itu sendiri berlangsungdiPlosomenunjukkankedudukannyasebagaisesepuhyangmenjadititik temu.
KHAbdullahKafabihiMahrus,pengasuhPesantrenLirboyo,Kediri,danRaisSyuriyah PBNU. Ia mewarisi tradisi keilmuan salah satu pesantren terbesar di Nusantara, dan dikenal sebagai santri kinasih Mbah KH Dimyati Rais, Kaliwungu, Kendal. Lirboyo adalah gudang para faqih; dan Kiai Kafabihi berdiri di puncak sanadnya hari ini.
KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), pengasuh Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang, dan Mustasyar PBNU. Ulama, budayawan, dan penjaga nurani NU ini pernah mengemban amanah sebagai Pejabat Rais Aam, dan dengan penuh ketawadhuan menolak dipilih menjadi Rais Aam pada Muktamar Jombang, sebuah teladan zuhud terhadap jabatan yang nyaris tak ada bandingannya. Ia juga anggota AHWA pada Muktamar Ke-34 di Lampung.
KH Ma’ruf Amin, pengasuh Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten, dan Mustasyar PBNU. Ahli fiqh, khususnya fiqh ekonomi syariah, ini pernah menduduki kursiRaisAamdanmengembanamanahsebagaiWakilPresidenRepublikIndonesia. Ia telah dua kali dipercaya dalam AHWA, pada Muktamar Ke-33 di Jombang (2015) dan Ke-34 di Lampung (2021); pengalamannya menjadikannya penjaga memori kelembagaan sistem ini.
KH Said Aqil Siroj, pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan Mustasyar PBNU. Doktor bidang akidah-tasawuf lulusan Ummul Qura, Makkah, ini memimpin Tanfidziyah PBNU selama satu dasawarsa (2010-2020). Keulamaannya dalam ilmu kalam dan tasawuf, dua dari tiga pilar Aswaja an-nahdliyah, menjadikannya rujukan pemikiran keaswajaan kontemporer.
Tgk H NuruzzahriYahya (Waled Nu), pengasuh Dayah Ummul Ayman, Bireuen, dan Rais Syuriyah PWNU Aceh. Ulama kharismatik Serambi Makkah ini dikenal sebagai penyantun pendidikan gratis bagi anak-anak yatim di Aceh; keulamaan yang menjelma menjadi khidmah sosial yang nyata.
KH Ali Kholil, pengasuh Pesantren Syaichona Cholil, Balikpapan, dan Rais Syuriyah PWNUKalimantanTimur.IaadalahcicitSyaichonaMuhammadKholilbinAbdulLatif al-Bangkalani, mahaguru para pendiri NU, guru dari Hadratussyekh Hasyim Asy’ari danKiaiWahabChasbullahsekaligus.KehadirannyadalamAHWAmenyambungkan majelis itu langsung ke sumur keilmuan tempat NU dahulu menimba.
TGH Turmudzi Badruddin (Tuan Guru Turmudzi), pengasuh Pesantren Qomarul Huda,Bagu,LombokTengah,danMustasyarPBNU.KiaisepuhNusaTenggaraBarat ini telah duakali diamanahi sebagai anggotaAHWA, padaMuktamar Ke-33 (2015) dan Ke-34 (2021), sebuah bukti kepercayaan nahdliyin lintas muktamar terhadap kearifannya.
KH Asep Saifuddin Chalim, pengasuh Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto dan Surabaya, serta Ketua Umum Pergunu. Ia adalah putra KH Abdul Chalim Leuwimunding,ulamaperintisyangtercatatsebagaiSekretarisIIPBNUpertamadan kini telah dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Pada dirinya, darah pendiri dan karya pendidikan berpadu.
Bacalah komposisi sembilan nama itu sekali lagi. Ada penjaga sanad Lirboyo dan Ploso; ada trah Syaichona Kholil Bangkalan dan trah muassis Leuwimunding; ada mantan Rais Aam dan mantan Ketua Umum; ada ulama Aceh, Kalimantan, dan Lombok,bukanhanyaJawa.Adayangalimdalamfiqh,adayangdalamtasawuf,ada yang teruji dalam khidmah sosial dan pendidikan.
InilahwajahAHWAsebagaimanadikehendakiAD/ART:majelisparaulamayangadil, alim, tawadhu, wara’, dan zuhud. Kepada majelis seperti inilah pantas kita titipkan pertanyaan besar yang diajukan tulisan ini sejak awal: siapa yang paling mendekati patokantigapendiriuntukdidudukkandikursiRaisAam.Danjustrukarenamajelisnya setinggiitu,hasilmusyawarahnyakelakmenuntutsatuhaldarikitasemua:kesediaan untuk sami’na wa atha’na pada keputusan para masyayikh.
Kursi yang Menghadap Kiblat Sejarah
NU bukan hanya organisasi; ia adalah cara beragama. Karena itu Rais Aam bukan hanya jabatan; ia adalah imamah, kepemimpinan keagamaan yangmenjadi rujukan, teladan, dan tempat bersandar jutaan umat.
KursiRaisAammenghadapkeduaarahsekaligus.Kebelakang,iamenghadapkiblat sejarah: pada Hadratussyekh Hasyim Asy’ari yang alim dalam hadits, pada Kiai Wahab Chasbullah yang cerdik dan berjasa menjaga makam Nabi, pada Kiai Bisri Syansuriyangfaqihdanberanimelampauizamannya.Kedepan,iamenghadapmasa depan puluhan juta nahdliyin yang menanti diimami.
Siapa pun yang kelak duduk di kursi itu setelah Muktamar Ke-35 harus sanggup ditatap dari dua arah tersebut. Sebab pada akhirnya, sejarah NU sendiri yang telah menetapkanhukumnya:jadiRaisAamitutidakbisasembarangorang.Wallahua’lam bish-shawab.
Daftar Rujukan
Anam, Choirul.1985. Pertumbuhan danPerkembanganNahdlatulUlama. Surabaya: Jatayu Sala.
Asy’ari,KHM.Hasyim.t.t.RisalahAhlal-Sunnahwaal-Jama’ah.Jombang:Maktabah at-Turats al-Islami, Tebuireng.
Barton, Greg dan Greg Fealy (ed.). 1996. Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia. Clayton: Monash Asia Institute. (Edisi Indonesia: TradisionalismeRadikal:PersinggunganNahdlatulUlama-Negara.Yogyakarta:LKiS, 1997.)
Bruinessen, Martin van. 1994. NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LKiS.
Bush, Robin. 2009. Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia. Singapura: ISEAS.
Dhofier,Zamakhsyari.1982.TradisiPesantren:StuditentangPandanganHidupKyai. Jakarta: LP3ES.
Fealy,Greg.2003.IjtihadPolitikUlama:SejarahNU1952-1967.Yogyakarta:LKiS.
Feillard, Andrée. 1999. NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKiS.
Marijan,Kacung.1992.QuoVadisNUSetelahKembalikeKhittah1926.Jakarta: Erlangga.
Siddiq,KHAchmad.1979.KhittahNahdliyah.Surabaya:BalaiBuku(cet.ulang: Khalista-LTN NU Jawa Timur).
(Uday)


